Kementerian Hukum dan HAM rangking 1 (satu) dalam survey kepuasaan masyakat terhadap pelayanan publik untuk instansi vertikal

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Penelitian dan Pengembangan melakukan survey integritas Sektor Publik 2012. Dalam pemaparan oleh tim yang diketua oleh ibu Ratna dari KPK, survey dilakukan di 33 kota seluruh Indonesia dalam hal ini ibu kota propinsi. Survey ini untuk mengetahui tingkat kepuasaan masyarakat atas pelayanan publik yang dikelola masing-masing instansi. Penelitian dan survey ini juga untuk mengetahui sejauh mana integeritas dalam pelayanan yang standarisasinya sudah ditentukan oleh KPK. Jadi survey ini dilakukan dengan metodologi dan parameter yang jelas ukurannya kata Ratna. Indikator penilaian survey ini sangat ketat, mulai apakah dalam pelayanan publik menerima uang tambahan, apakah pelayanan yang dilakukan susah? Apakah perantara atau calo dalam pemberian layanan ini banyak? Bagaimana calo beroperasi dalam pelayanan ini ?

Dalam pemaparan ini juga dihadari 2 orang pimpinan KPK, Busyro Moqodas dan bambang Widjajanto juga dijelaskann bahwa survey ini untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam arahannya pimpinan KPK juga memberikan beberapa arahan tentang pencapaian yang telah dilakukan masing-masing instansi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Bambang Widjajanto juga berharap hasil ini tidak menjadikan kita puas dan akan terus berusaha mencari metodologi yang efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, karena masing-masing instansi tidak berdiri sendiri dalam memberikan pelayanan publik, ada saling keterkaitan yang perlu dipahami bersama. Karena tidak mungkin dengan pegawai yang sedikit, beban pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan sendiri oleh KPK. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan rangking 1 (satu) dalam survey kepuasaan masyakat terhadap pelayanan publik untuk instansi vertikal. Dalam daftar yang dikeluarkan oleh KPK, Kementerian Hukum dan HAM berada diatas Kepolisian dan Mahkamah Agung. Penghargaan hasil Survey terbaik ini diterima oleh Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang langsung diserahkan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto. (Dedet)